RSS

PNS, Karyawan dan Internet(nya)

15 Aug

Pengguna internet di Indonesia dalam waktu dekat akan mencapai 25 juta orang, bila program sistem informasi aplikasi pendidikan (SIAP) diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Menurut General Manajer Unit Enterprise Regional (UNER) II PT Telkom (dalam Tempointeraktif), Ace, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 20 juta orang atau masuk kelompok pengguna besar di Asia setelah Cina (210 juta), diikuti Jepang, India, dan Korea kemudian Indonesia.

Nah, salah satu pengguna tersebut tentunya adalah mereka yang bekerja di kantoran, baik itu swasta maupun pegawai pemerintah alias PNS. Beberapa kantor teman saya yang merupakan perusahaan swasta memblokir internet untuk email, milis, YM, FB, dan fasilitas pribadi lainnya. Yang lain justru membuka selebar-lebarnya fasilitas itu untuk kepentingan kerja dan kenyamanan bekerja karyawannya bahkan ditambah telepon gratis dari kantor.

Ada memang dengan alasan produktifitas semua kebutuhan karyawan dipenuhi. Perusahaan seperti ini memandang bahwa kinerja itu berbanding lurus dengan fasilitas. Kenyamanan dan kesenangan kerja karyawan akan berimbas berkali lipat bagi perusahaan. Asal kerja beres dan target tercapai, maka penggunaan fasilitas kantor tidak masalah. Sehingga ada kantor yang juga memfasilitasi penggunaan telepon. Jika dia di telpon di jalan oleh teman/keluarganya, maka segera membalas, “nanti saya telpon dari kantor saja” dan hal ini di beberapa kantor seperti sebuah Koran nasional terkemuka menerapkannya. Mereka bebas menelpon keluarga, teman, dll harapannya memang supaya betah di kantor. Dan nyatanya kantor tidak dirugikan, perusahaan terus berkembang.

Kerja… Kerja… Jangan Ngenet Terus!

Pernah, beberapa kali saya dikirimi YM tulisannya, “Kerja… Kerja… Jangan Ngenet Terus!” ketika YM saya aktifkan saat kerja. Teman yang lain PNS pun sering menerima teguran seperti itu. Bagi pengirim pesan, ngenet bagi PNS adalah korupsi! Mungkin begitu pula dengan beberapa teman saya yang kerja di swasta. Ngenet saat kerja korupsi? Betulkah? Bagaimana yang kerjaannya emang di depan internet? Sebagai dosen, peneliti, atau pranata data, dll. Apakah jika sedang OL nggak boleh buka situs yang sifatnya pribadi (YM, email, FB, dll) ? Harus “mlototi” kerjaan melulu?

Tentu kita harus lebih bijak dalam memandang masalah ini. Apalagi kemudahan fasilitas sudah membuat internet itu mudah diakses. Saya sendiri membagi PNS menjadi dua, yang berhubungan dengan pelayanan dan yang tidak.

Nah, yang berhubungan dengan pelayanan, tentunya aneh jika dia sering ngenet. Misalnya PNS di Pemda, Pemprov, dll yang terikat waktu untuk senantiasa berhadapan dengan masyarakat meskipun itu menggunakan fasilitas pribadi, HP, modem, blackberry, dll.  Nah, bagaimana jika kemudian ketika selesai pelayanan itu, di waktu senggangnya kemudian ia buka-buka internet. Apa korupsi juga? Bagaimana jika di kantor swasta yang lain? Apa korupsi juga?

Jawaban ust. Ahmad Sarwat, Lc. di Eramuslim sungguh bijak.

Korupsi dan tidaknya perkara ini, akan terpulang kepada aturan yang berlaku. Apabila secara tegas disebutkan bahwa jenis tindakan itu terlarang dan termasuk kategori korupsi, maka hukumnya memang tidak boleh.Sebaliknya, bila tidak ada kejelasan aturan, kembali kepada ‘urf atau kebiasaan. Namun tentunya dengan pertimbangan banyak hal. Salah satunya misalnya tentang biaya koneksi. Kalau kantor anda menggunakan koneksi unlimited (tanpa batas), di mana penggunaan banyak atau sedikit tidak akan berpengaruh kepada harga yang harus dibayarkan perusahaan, tentunya tidak akan berpengaruh apapun. Perusahaan tidak dirugikan secara finansial.

Sebaliknya, bila menggunakan koneksi yang limited bahkan dihitung per byte atau per menit, tentu saja penggunaan internet di luar kepentingan kantoritulangsung membebani perusahaan. Kira-kira sama dengan pemakaian pulsa telepon, di mana perusahaan harus membayar per tiga menit yang dibulatkan ke atas.

Dari kedua perbedaan ini, kita bisa melihat dari segi kerugian yang ditimbulkan sangat berbeda. Penggunakan koneksi unlimited itu cenderung tidak akan membebani perusahaan, sebaliknya bila dihitung per byte atau menggunakan dial up, akan sangat berpengaruh.

Namun bila ada kejelasan dari pihak perusahaan tentang kebolehan karyawan menggunakan beberapa fasiltas untuk hal-hal yang terkait dengan urusan pribadi, mungkin dengan batas margin tertentu, akan menjadi jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

Pendeknya, semua hal yang terkait dengan hal ini adalah kejelasan peraturan. Sebab tiap perusahaan punya disiplin dan etika serta peraturan yang spesifik, tidak bisa ditarik garis sama.

Ahmad Sarwat, Lc.

PNS dan karyawan kantor sekarang memang diberi kemudahan fasilitas internet, hendaknya menggunakannya dengan “se-bertanggungjawab mungkin”. Gunakan dengan tidak mengkesampingkan amanah utama. Pinsipnya, kerjaan tetap nomor satu.

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on August 15, 2009 in Artikel

 

Tags: , , , , ,

One response to “PNS, Karyawan dan Internet(nya)

  1. acid

    October 12, 2009 at 13:34

    wah, saya bingung deh, kalo misalnya PNS di pemda itu, kira2 perlu internet untuk ngapain aja yah ? apakah internetnya dibatasi ? balas via email yah… 😉

    Like

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: