RSS

Pelapukan Struktur Ekonomi

14 Jan

Struktur ekonomi yang kokoh setidaknya ditopang dua fondasi yang kuat.

Pertama, pada level mikro, relasi antarpelaku ekonomi berpadu padan dalam interaksi yang sejajar sehingga nisbah ekonomi dibagi secara proporsional sesuai dengan pengorbanan yang dipikul. Jika pelaku ekonomi yang memikul ongkos terbesar mendapat nisbah paling kecil, itu menandakan terbentuknya struktur ekonomi yang tidak sehat.

Kedua, pada level makro, sektor ekonomi yang terkait langsung kegiatan produksi yang dapat diperjualbelikan (tradeable sector) seyogianya menjadi lokomotif kegiatan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak disokong sektor ekonomi yang tidak menghasilkan pertambahan produksi yang dapat diperdagangkan, maka struktur ekonomi itu juga sudah lapuk. Celakanya, kinerja ekonomi yang mengilap sering tidak selalu beralas struktur ekonomi yang liat.

Kesepakatan yang mematikan

Sistem ekonomi pasar dianggap superior karena diandaikan memiliki mekanisme lengkap untuk memfasilitasi kesepakatan (arrangements) antarpelaku ekonomi, baik dalam konteks kompetisi (competition) maupun kerja sama (co-operation). Namun, kesepakatan yang dibuat berdasarkan tata kerja mekanisme pasar itu abai dalam identifikasi kekuatan antarpelaku ekonomi. Kesepakatan di antara pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar sepadan tentu akan menghasilkan kontrak ideal. Sebaliknya, kesepakatan yang berdiri di atas ketidakseimbangan kekuatan antarpelaku ekonomi pasti menghasilkan kontrak yang pincang. Di sinilah persoalan pada level mikro bermula. Dalam realitasnya, pertemuan antarpelaku ekonomi lebih banyak berlangsung dalam situasi kekuasaan antarpelaku yang timpang. Implikasinya, seluruh pergerakan kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada pelaku ekonomi yang kuat.

Situasi itulah yang menjadi potret ekonomi Indonesia di mana asimetri kesepakatan meluas dalam setiap kegiatan ekonomi sehari-hari. Di sektor pertanian, petani yang menghasilkan produksi bahan mentah selalu dalam posisi marjinal berhadapan dengan tengkulak, rentenir, agen, pedagang, perusahaan pengolah, dan lainnya. Di sektor industri, pelaku ekonomi yang menyediakan input (misalnya usaha kecil) bagi perusahaan manufaktur selalu tergelincir dalam skema kontrak mematikan. Di sektor jasa, aktor sektor informal sering harus minggir karena lahannya hendak disedekahkan kepada usaha perdagangan skala besar.

Itulah yang menyebabkan nilai tukar petani (NTP) sulit melonjak, pelaku usaha kecil sulit “naik kelas”, dan aktor sektor informal tidak bisa melakukan mobilitas vertikal. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi hanya pantulan bagi pelaku ekonomi di sektor hilir, entah itu pedagang, industri pengolah, atau sektor formal.

Prinsip nilai tambah

Perangkap yang sering menjebak para pengelola negara adalah kesilapannya mengejar nilai akhir kegiatan/transaksi ekonomi dengan mengabaikan prinsip nilai tambah. Secara teoretis, jika proses nilai tambah menjadi penopang aktivitas ekonomi, nilai akhir kegiatan ekonomi itu berpotensi besar. Namun, dalam banyak hal, hasil besar dari aktivitas ekonomi bisa dicapai tanpa bersandarkan kaidah nilai tambah. Misalnya, pemanfaatan lahan pertanian bagi kegiatan permukiman (real estat) pasti akan menghasilkan nilai akhir ekonomi lebih besar, setidaknya dalam jangka pendek. Lainnya, sektor keuangan yang memetik laba dari permainan valuta asing atau transaksi derivatif menjanjikan hasil yang lebih banyak ketimbang meraup profit dari penyaluran kredit ke sektor industri/pertanian. Kedua contoh itu merupakan sampel fakta perolehan hasil akhir kegiatan ekonomi (yang besar) dengan mengabaikan prinsip nilai tambah. Jebakan itulah yang diamalkan penyelenggara negara yang memegang portofolio ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor tradeable kian mengerut dari waktu ke waktu dibandingkan pertumbuhan ekonomi di sektor nontradeable. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan pertambangan (tradeable sector) kian tertinggal daripada sektor telekomunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, serta jasa (nontradeable) sehingga ketimpangan tingkat pertumbuhan di antara kedua sektor itu kian menganga. Pola pembangunan ekonomi seperti ini menimbulkan banyak komplikasi masalah, seperti laju penyerapan tenaga kerja yang lambat, munculnya fenomena informalisasi ekonomi, keterkaitan antarsektor ekonomi yang lemah, dan intensitas disparitas pendapatan yang kian meningkat. Ironisnya, seluruh masalah ekonomi multikompleks itu terjadi di Indonesia di tengah perolehan pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Menghadapi dua struktur ekonomi (level mikro dan makro) yang rapuh itu tentu dibutuhkan aneka kebijakan yang kredibel. Pada level mikro, kesepakatan antarpelaku ekonomi tidak boleh dibiarkan berjalan hanya melalui instrumen pasar, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang diidentifikasi terdapat asimetri kekuatan antarpelaku ekonomi. Kebijakan semacam penetapan harga pokok/dasar dan penentuan upah minimum sebaiknya diperluas ke sektor atau kegiatan ekonomi yang pelakunya dalam posisi tidak setara. Pada level makro, afirmasi kebijakan harus diorientasikan kepada aktivitas ekonomi yang bertujuan meningkatkan produksi dan nilai tambah. Seluruh aktivitas ekonomi diarahkan untuk menjalani proses itu sehingga nilai akhir kegiatan ekonomi merupakan agregasi penciptaan produksi dan nilai tambah itu. Dengan jalan ini, kegiatan yang hanya berfokus pada spekulasi dan menimbulkan buih ekonomi dapat diredam.

Ahmad Erani Yustika Direktur Eksekutif Indef; Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

Sumber: Kompas

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 14, 2009 in Artikel

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: