RSS

Ketahanan Vs Kedaulatan Pangan

14 Jan

Kedaulatan pangan (food sovereignty) merupakan istilah politik, kurang tepat digunakan dalam sebuah semiloka.

Demikian dikatakan Deputi Menko Perekonomian Bayu Krisnamurthi saat menjadi pembicara pada semiloka nasional ”Penanganan Krisis Sumber Daya Lahan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi” di IPB, 22-23 Desember 2008.

Di banyak negara dan Indonesia, konsep yang dianut dan mendasari hampir seluruh kebijakan dan strategi pertanian dan penyediaan pangan adalah ketahanan pangan (food security), yang oleh sebagian ekonom dianggap konsep teknis meski ada lebih dari 200 definisi tentang ketahanan pangan (Smith et al, 1992) dengan berbagai kepentingan politis di baliknya.

Definisi ketahanan pangan yang paling banyak dianut adalah hasil kesepakatan Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) 1996, yang menekankan akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, tidak memandang di mana pangan itu diproduksi dan dengan cara bagaimana. Ketahanan pangan lalu bias ke kemampuan untuk menyediakan pangan pada level global, nasional, maupun regional yang menjadikan perdagangan internasional menjadi suatu keniscayaan.

Sistem perdagangan internasional diawali pertemuan Bretton Woods, Juli 1944, yang diinisiasi Dana Moneter Internasional (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang lalu menjadi Bank Dunia (World Bank), serta Organisasi Perdagangan Internasional (ITO). Sejumlah pertemuan itu disusul pertemuan berikut dan terakhir pertemuan Doha pada Juli 2006.

Liberalisasi perdagangan pertanian internasional berlangsung sejak Putaran Uruguay (1986- 1994) dan pada saat yang sama terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk membuat dan merumuskan aturan-aturan dalam perdagangan dunia.

Dalam Putaran Uruguay, pertanian secara progresif dimasukkan ke sistem perdagangan internasional dan empat kesepakatan internasional dihasilkan, kemudian menjadi elemen penting dalam produksi dan pertukaran komoditas pertanian dunia. Kesepakatan Pertanian (The Agreement on Agriculture) disetujui, yang menekankan penurunan dukungan negara terhadap sektor pertanian, meningkatkan akses pasar untuk impor pertanian, dan pengurangan subsidi ekspor pertanian.

Kesepakatan lain adalah paten terhadap kehidupan yang dijamin dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang menimbulkan reaksi penolakan kuat. Putaran Doha yang dimulai 2001 menyusun berbagai tahapan tentatif yang menyebabkan liberalisasi perdagangan pertanian kian tak terbendung. Sebenarnya, liberalisasi merupakan perwujudan konsep ”perdagangan bebas” yang mendasarkan diri pada ”keunggulan komparatif”-nya ekonom David Ricardo (1973).

Ketahanan pangan

Membangun suatu sistem yang efisien untuk perdagangan pangan internasional merupakan komponen vital guna menjamin ketahanan pangan dunia. Deputi Dirjen WTO menekankan, strategi ketahanan pangan nasional harus diletakkan dalam kerangka perdagangan internasional sebagaimana diatur WTO (WTO, 2002). Ketahanan pangan merupakan konsep yang bias ke kepentingan negara-negara maju dan perusahaan multinasional.

Bila pada 1960-an negara-negara berkembang merupakan eksportir pangan dan produk pertanian penting dunia dengan surplus perdagangan pangan mencapai 7 miliar dollar AS per tahun, pada akhir 1980-an terjadi pergeseran peran dan mulai awal 1990-an negara-negara berkembang berubah jadi importir neto.

Keadaan terus memburuk sehingga kini negara maju justru menguasai produksi dan perdagangan pangan dunia. Sedangkan 70 persen negara berkembang menjadi tergantung pada impor pangan (Guzman, 2008). Diperkirakan pada 2025 defisit pangan meningkat besar sekitar 127 juta ton di Asia Timur dan Asia Tenggara. Defisit pangan yang besar juga terjadi di wilayah Asia lainnya dan sub-Sahara Afrika. Sebaliknya, surplus pangan akan terjadi di Amerika Utara, Australia, Eropa Barat, Soviet, serta sebagian Amerika Latin.

Dari sisi ekonomi politik ketahanan pangan, berbagai kesepakatan internasional terkait menggeser kontrol atas ketahanan pangan dari ranah publik ke ranah privat. Kini 90 persen perdagangan pangan (serealia) dikuasai hanya oleh lima perusahaan multinasional (MNC) (Oram, 2008), 90 persen pasar benih dan input pertanian (pestisida dan herbisida) dikuasai enam MNC (Guzman, 2008). Demikian juga dengan 99,9 persen benih transgenik. Ketika krisis pangan melanda tahun 2008, pedagang pangan dunia menangguk keuntungan 55-189 persen, benih dan herbisida 21-54 persen, dan pupuk 186-1.200 persen dibanding dengan tahun sebelumnya (Angus, Global Research, 2008).

Kedaulatan pangan

Kecenderungan itu sudah diperkirakan sehingga banyak pihak mengkritisi ketahanan pangan sebagai ”kuda troya” kapitalisasi sistem pangan dunia yang memarjinalisasi petani kecil (Santosa, ”Krisis Pangan dan Kebangkitan Petani”, Kompas 13/6/2008). Pada 1996 muncul konsep kedaulatan pangan yang semula merupakan kerangka kebijakan dan wacana untuk mengangkat kesejahteraan petani kecil. Kedaulatan pangan lalu menjadi konsep yang berkembang paling cepat dan diadopsi ribuan organisasi petani, masyarakat lokal, LSM, lembaga kemasyarakatan, bahkan mulai diadopsi lembaga-lembaga di bawah PBB, termasuk lembaga pangan dunia, FAO.

Pendapat Bayu bahwa kedaulatan pangan merupakan konsep politik mungkin mengambil pendapat Windfuhr dan Jansen (2005) yang menyatakan ”food sovereignty is essentially a political concept”.

Kedaulatan pangan sebenarnya sedikit terkait dengan politik formal (Lee, 2008). Sebagai sebuah konsep, kedaulatan pangan sejajar ketahanan pangan sedangkan yang membedakan keduanya adalah elemen di dalamnya. Elemen-elemen itu meliputi model produksi pertanian agro- ekologis yang berbeda dengan pertanian industri, model perdagangan pertanian yang proteksionis dan mendorong pasar lokal dibandingkan liberal, menggunakan instrumen dari International Planning Committee for Food Security (IPC) yang berbeda dengan WTO, pendekatan terhadap sumber daya genetik pertanian yang bersifat komunal dan lebih cenderung antipaten yang bertolak belakang dengan TRIPS, serta wacana lingkungan green rationalism dibandingkan economic rationalism sebagaimana diadopsi dalam ketahanan pangan.

Di tengah klaim-klaim tentang produksi pertanian di Indonesia, Indonesia di masa depan dihadapkan pada masalah serius di bidang pangan. Tahun 2008, Indonesia merupakan importir pangan terbesar kedua di dunia setelah Mesir, lahan untuk pangan hanya 359 m2 per kapita. Kesejahteraan petani menurun dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Kini saatnya merenungkan dan mengkritisi paradigma pembangunan pertanian dan pangan kita. Itulah makna semiloka nasional yang baru saja berlalu.

Dwi Andreas Santosa Dosen Fakultas Pertanian IPB, diambil dari Kompas Selasa, 13 Januari 2009

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on January 14, 2009 in Riset

 

Tags: , , , ,

One response to “Ketahanan Vs Kedaulatan Pangan

  1. Felicia Wahdan

    February 26, 2009 at 02:09

    Sy prihatian idiom kedaulatan pangan ini cuma bagus di kertas, ciamik di blog, tapi nonsens di realitas. Cobalah tengok di link berikut (yg kebetulan sy peroleh pagi ini): http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/29/277/177740/sby-tidak-pro-kedaulatan-pangan

    Anda yg peduli petani, mestinya jangan cuma main wacana dong! Betul kan, ujung2nya nanti cuma mo bilang: “Ini semua krn jasa warga partai kami, shg pilihlah partai kami!”

    Padahal, warga partai anda itu gak becus merintis (apalagi membangun) kedaulatan pangan….

    Gusti Allah, kawula nyuwun pitulungan saking fitnahipun kaum munafik….

    Like

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: